Sosbud  

Polda NTT Siap Kawal Penyelenggaan Pesparani

Avatar photo
Panitia penyelenggara Pesparani Nasional beraudiens dengan Kapolda NTT, Jumat(17/2/2020). //Foto: Istimewa

KUPANG, DELEGASI.COM– Kepolisian daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) siap menyukseskan ivent Pesparani tingkat nasional yang akan di gelar di Kota Kupang pada November 2020 mendatang.

“Kalau diperbolehkan pejabat di lingkungan Polda NTT dilibatkan dalam kepanitiaan guna memudahkan koordinasi,” kata Kapold NTT, Inspektur Jenderal Hamidin saat menerim audiens Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Pesparani Pusat tahun 2020, Jumat, 17 Januari 2020.

Turut hadir mendampingi Kapolda NTT yakni Irwasda Polda NTT Kombes Pol Tavip Yulianto, Durreskrimsus Kombes Heri Tri Maryadi dan Dirreskrimum Kombes Yudi B. Sinlaleloe.
Ketua Umum Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Pesparani Pusat, Adrianus Eliasta Meliala didampingi panitia Pesparani daerah dianataranya Fransiskus Salem, Kepala Kantor Agama Provinsi dan Kepala Ombusman NTT Darius Daton.

Adrianus menyampaikan terkait akan diadakan lomba paduan suara Pesparani tingkat Nasional yang akan dipusatkan di Kota Kupang pada November 2020.

Dalam kesempatan itu juga memohon dukungan kapolda dalam membantu mensukseskan ivent Nasional

Hal yang sama juga disampaikan Ketua LP3K NTT, Frans Salem bahwa penyelenggaraan pesparawi tingkat provinsi NTT akan digelar Mei 2020. Sedangkan untuk tingkat nasional pada November, sudsh persiapan dan sudah berjalan termasuk penyiapan hotel dan lokasi lomba yang direncanakan akan menggunakan 3 lokasi yakni GOR Oepoi, Aula Eltari, Aula Gereja Asumpta dan Aula Gereja GMIT Paulus Kapolda NTT Irjen Hamidin mengapresiasi kegiatan Pesparani tingkat Nasional yang dipusatkan di Kota Kupang, tentu iven nasional ini harus sukses demi terlaksananya kegiatan ini. Kapolda juga menjelaskan

Dalam kesempatan itu Kapolda juga menjelaskan terkait fenomena terorisme dan radikalisme di Indonesia yang mengancam disintegrasi bangsa. Sementara terkait laporan dumas ke polisi, kasus tanah menempati urutan teratas penanganan kasus yang paling banyak di komplain oleh masyarakat.
“Tentu ini menjadikan polisi untuk lebih bertidak profesional dalam melayani masyarakat,” katanya.

//delegasi (tim)

Komentar ANDA?