Kupang, Delegasi.com – Proyek landscape ‘siluman’ dengan nilai lebih dari Rp 1 milyar (dari Rp 2,3 M yang direncanakan) telah selesai dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana CV Empat Putra tanpa melalui proses tender dan kontrak kerja. Perusahaan ini mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan pemasangan paving block dipelataran Kantor Gubernur NTT dengan nilai masing-masing sekitar Rp 300 juta dan 700 ratus juta.
Seperti disaksikan suaraflobamora.com pada Jumat, (15/9/17) pekerjaan pemasangan paving block di pelataran depan (bagian tengah, red) Kantor Gubernur NTT , tepatnya di lapangan upacara bendera, telah selesai dikerjakan sejak beberapa waktu lalu.
Sementara itu, pelataran depan pada sisi timur dan barat hingga berita ini ditayangkan, masih dalam tahap pengerjaan. Di sisi timur, tampak pekerjaan drainase timbunan sirtu. Sedangkan di sisi barat masih terlihat pekerjaan urugan sirtu yang belum selesai dikerjakan.
Hasil investigasi delegasi.com menyebutkan, pekerjaan paving block pada pelataran depan bagian tengah(lapangan upacara, red) Kantor Gubernur NTT dikerjakan oleh CV Empat Putra. “Perusahaan ini diminta langsung oleh Pak Karo untuk melaksanakan 2 paket pekerjaan dengan nilai sekitar Rp 300 juta lebih dan Rp 700 juta lebih. Proyek tersebut dilaksanakan tanpa proses tender dan kontrak kerja. Apalagi anggarannya belum ada dalam APBD NTT tahun 2017. Rencananya Biro Umum baru mau usulkan di perubahan anggaran,” kata salah satu nara sumber.
Sedangkan pekerjaan landscape depan (sisi timur dan barat) Kantor Gubernur NTT, lanjutnya, dikerjakan oleh PT Bumi Permai Nusantara. “Proyek tersebut merupakan proyek Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) NTT senilai Rp 5,4 Milyar. Jadi ini proyek lain,” tandasnya.
Menurutnya, pekerjaan landscape milik Biro Umum dengan nilai lebih dari Rp 1 Milyar tersebut akan ‘tempelkan’ pada Proyeknya Dinas PRKP NTT. “Mereka mau ‘tempel’ pekerjaan tanpa kontrak tersebut di proyeknya Dinas PRKP saat usulan perubahan anggaran tahun ini. Makanya ada usulan tambahan dana pekerjaan landscape kantor gubernur NTT diperubahan anggaran menjadi Rp 7 milyar,” paparnya.
Kepala Biro Umum, Zakarias Moruk yang akan dikonfirmasi suaraflobamora.com sedang bertugas ke luar daerah. Saat dihubungi melalui HP-nya, pada Sabtu (16/9/17) Pukul 12.02 siang, tidak dapat dikonfirmasi karena panggilan sedang dialihkan. Moruk juga berusaha dikonfirmasi melalui Short Message System (SMS) pada Pukul 12.37.
Sekitar Pukul 12.45, Moruk menelepon suaraflobamora.com. Namun saat dimintai klarifikasinya pekerjaan yang dilaksanakan CV 4 Putera, Moruk belum bersedia memberikan klarifikasi. “Nanti hari Senin saja,” ujarnya.
Sedangkan Kontraktor Pelaksana, CV Empat Putra yang berasal dari Kabupaten Malaka juga belum dapat dikonfirmasi. Beberapa pegawai Biro Umum yang ditemui suaraflobamora.com tidak mengetahui alamat dan nomor kontak Direktur CV Empat Putra. “Kami tidak tahu, katanya itu keluarga Pak Karo,” ujar seorang di bantaranya.
Seperti diberitakan sebelumnya, diduga ada Proyek taman dan Landscape (penataan lingkungan, red) Kantor Gubernur NTT yang disembunyikan alias ‘siluman’ senilai Rp 2,3 Milyar di Biro Umum Kantor Gubernur NTT. Proyek ‘siluman’ ini sudah dikerjakan sejak awal tahun 2017 walaupun belum dianggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT murni tahun 2017.
Informasi yang dihimpun suaraflobamora.com, Biro Umum telah mendesain pekerjaan taman dan penataan lingkungan Kantor Gubernur NTT pada tahun 2017 dengan nilai sekitar Rp 2,3 milyar. Namun setelah diributkan oleh media massa beberapa bulan lalu, maka proyek tersebut dipecah-pecah dan di lakukan penunjukan langsung (PL, red). Namun yang mengerjakan proyek-proyek PL tersebut adalah ‘orang dalam’ di Biro Umum Setda NTT.
Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) NTT, Zakarias Moruk yang dikonfirmasi suaraflobamora.com di ruang kerjanya, Kamis (7/9/17) membantah adanya dugaan tersebut. Menurut Moruk, pihaknya hanya mengerjakan proyek taman dengan nilai sekitar Rp 100 juta.
“Lanscape itu pekerjaan Dinas Permukiman (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/PRKP NTT, red) karena ada drainase dan jalan lingkungan. Sedangkan pekerjaan taman, itu dari dana pemeliharaan kami. Nilainya tidak sampai Rp 100 juta toh. Juga drainase di depan gedung Kantor Gubernur. Kami pikir tidak ada, tapi setelah kami kerjakan, ternyata Dinas PRKP NTT juga membuat rencana yang sama. Kami bilang kami sudah kerja kami punya,” katanya.
Moruk menjelaskan, pekerjaan paving block baik pelataran maupun jalan di belakang Kantor Gubernur merupakan pekerjaan Dinas PRKP. “Kalau jalan dibelakang ini (sambil menunjuk pekerjaan paving block di belakang ruang kerjanya, red) pekerjaannya Dinas Permukiman. Kalau plasa (pekerjaan paving block pada pelataran dan jalan lingkungan) dan drainase-drainase itu semua Dinas Permukiman. Tahun lalu mereka punya dana untuk jalan lingkungan dan drainase. Tahun ini mereka punya landscape, plasanya,” ujarnya.
Menurutnya, pihaknya sudah mendesain taman dengan nilai Rp 2,3 milyar, tapi tidak jadi dilaksanakan karena sudah didesain oleh Dinas PRKP NTT. “Rp 2,3 milyar itu desainnya tapi karena taman menyatu dengan plasa dan segala macam maka diserahkan ke Dinas Permukiman. Kami hanya urus yang taman yang di sekitar gedung kantor gubernur. Sedangkan plasa itu Dinas permukiman,” ujar Moruk.//delegasi(ger/hermen)
