Kupang, Delegasi.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi NTT meyakini partai ini lolos verifikasi faktual yang sedianya dilaksanakan KPU pada Oktober 2017 mendatang.
Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI NTT, Christian Widodo pada kegiatan kopi darat di Kupang, Jumat (22/9).
Christian mengatakan, saat ini PSI sudah terbentuk di 297 dari 306 kecamatan di NTT. Dengan jumlah kecamatan dimaksud, maka sudah melampaui syarat minimal sesuai amanat Undang- Undang (UU), yakni 50 persen dari total kecamatan di setiap provinsi. Walau sudah melampaui syarat minimal, tapi tetap melakukan pengawalan agar tidak ada kader atau pengurus partai yang mundur akibat rayuan atau intervensi pihak lain.
“PSI NTT merupakan partai yang paling siap menghadapi verifikasi faktual yang dilaksanakan KPU,” kata Christian.
Ia berargumen, sebagai satu- satunya partai yang lolos verifikasi administrasi oleh Kemenkum HAM 2016, PSI meyakini akan lolos pada verifikasi faktual yang dilakukan KPU. Karena materi verfikasi yang dilakukan dua lembaga tersebut tentunya memiliki kesamaan. Hanya saja ada perbedaan yang sudah diantisipasi PSI pada verifikasi faktual yang dilakukan KPU.
Koordinator PSI Wilayah Sumba, Petrus Yhon Mone menyatakan, untuk wilayah Sumba pun sangat siap menghadapi verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU. Karena pembentukan struktur partai hingga di tingkat kecamatan bahkan desa, sudah cukup baik.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI, Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi atas kerja keras PSI NTT yang telah 100 persen siap menghadapi verifikasi faktual KPU. Dengan tingkat kesiapan yang ada, yakni pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan yang sudah mencapai sekitar 90 persen, diyakini lolos verifikasi faktual. Walau demikian, harus dipastikan dan mengingatkan kembali masyarakat yang sudah menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) dan mengisi formulir lainnya sebagai kader PSI. Sehingga pada saat verifikasi faktual nanti, semuanya berjalan lancar.
Ia menyatakan, KPU pasti sangat objektif dan independen dalam melaksanakan verifikasi faktual. KPU tidak mungkin diintimidasi oleh pihak lain dalam melaksanakan tugasnya tersebut, seperti upaya menggugurkan partai tertentu termasuk PSI. Yang paling penting dilakukan adalah meningkatkan konsoldiasi internal agar bisa lolos verifikasi, walaupun pembentukan struktur di tingkat kecamatan sudah melampaui sebagaimana dipersyaratkan UU, yakni minimal 50 persen dari total kecamatan di suatu provinsi.
Juli Antoni mengungkapkan, PSI dalam kiprah politiknya selalu konsisten memperjuangkan nilai- nilai kebajikan yakni anti terhadap tindakan korupsi, dan keberagaman yakni tidak mendukung hadirnya ormas yang anti toleransi dan penganut radikalisme. Perubahan harus hadir di NTT, karena rakyat sudah bosan dengan model politik saat ini yaki politik oligarki, elitis, koruptif, oligarki, politik yang hanya datang sekali dalam lima tahun, dan lupa janji- janji politik. PSI hadir dengan janji- janji yang sangat realistis dan dipastikan akan ditepati. PSI hadir bukan hanya memberi janji- janji tapi dedikasi dengan nilai- ilai moral yang tinggi. Bagi PSI, amanah tidak boleh dikhianati.
“Politik telah dibajak oleh kepentingan para elit dan koruptif. Padahal oran- orang baik di Indonesia sangat banyak. Hanya saja tidak diorganisasi secara baik, sehingga dikuasai leh orang- orang dengan tipe tersebut karena mereka diorganisasi secara baik,” tandas Juli Antoni. //delegasi(hermen)
