Kupang, Delegasi.Com– Tahun 2020 Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT resmi menutup Pulau Komodo di Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Penutupan ini agar pemerintah bisa menata kawasan itu, terutama untuk menjaga ekosistem di kawasan setempat.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan hal ini saat menerima tim jurnalis British Broadcasting Corporation (BBC) Indonesia di ruang kerja Gubernur NTT, Selasa (21/5/2019).
Menurut Viktor, penutupan hanya di Pulau Komodo, sementara tempat lain di dalam kawasan itu tidak ditutup.
“Kenapa kita tutup, karena sampai saat ini kita tidak tahu berapa banyak populasi atau jumlah komodo. Berapa banyak ketersediaan makanan komodo, karena itu ketika ditutup,kita bisa pastikan semua yang ada di dalam kawasan itu,” kata Viktor.
Dijelaskan, penutupan juga dilakukan, dengan tujuan ada pembenahan oleh pemerintah.
“Saat ditutup, maka tidak ada kunjungan ke kawasan itu.
Kita akan atur agar tingkat kunjungan setiap tahun dibatasi. Kunjungan maksimum dalam satu tahun 50.000 orang, “katanya.
Dikatakan, selama ini arus kunjungan melebihi itu, akibat biaya masuk yang murah.
“Bayar Rp 200.000 saja sudah bisa masuk dan banyak kunjungan masuk sehingga tidak terdata secara baik. Kondisi ini tentu dapat mengganggu habitat komodo,” ujarnya.
Dia mengakui, pemerintah berencana mengosongkan Pulau Komodo dari penduduk agar wilayah setempat kembali alami. Langkah ini untuk bisa mendata jumlah komodo.
Jika tidak ditutup,maka tidak tahu populasi dan makanan komodo. “Kita pastikan agar lokasi atau wilayah itu tidak ada manusia,sehingga terjadi konservasi secara alami. Kit juga berupaya kembalikan alam yang baik dengan konservasi di dalam kawasan itu,” katanya.
Dikatakan, untuk kunjungan wisatawan setelah Pulau Komodo ditutup, yakni bisa mengunjungi Pulau Rinca.
“Kunjungan tetap masuk seperti di Pulau Rinca dan Pulau Padar, Ping Beach , setelah Komodo kita tata agar kunjungan bisa bersama-sama,” ujarnya.
Dikatakan, saat ini sudah ada tim yang dibentuk, baik dari Pemprov NTT dan Pemerintah pusat untuk berdiskusi, menyiapkan langkah-langkah penutupan.
“Dulu memang saat saya sampaikan ini, ada penolakan-penolakan, tapi saat ini Presiden, Wakil Presiden maupun menteri sudah menyetujui penutupan itu,” ujarnya.
//delegasi(PK/ger)
