Oelamasi-Delegasi. Proyek Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman (PSD) Perdesaan Oepaha, Kabupaten Kupang, NTT ‘raib’ entah ke mana. Dana miliaran rupiah yang telah dianggarkan pada tahun 2015 Rp 2 milyar dan dilanjutkan pada tahun 2016 sebesar Rp 2 milyar tak memberikan bekas alias tidak dilaksanakan di desa tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun delegasi.com, pada tahun 2016 telah dialokasikan dana Rp 2 milyar dari APBN Murni untuk Pembangunan Sarana Dasar Permukiman (PSD) di Desa Oepaha. Proyek ini merupakan lanjutan dari proyek PSD di Desa Oepaha pada tahun 2015 senilai Rp 2 milyar.
Investigasi Delegasi.com di Desa Oepaha, tidak menemukan adanya pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman baik yang dilaksanakan pada tahun 2015 maupun tahun 2016. Jalan sumbu di desa Oepaha tersebut masih berupa jalan pengerasan dari sirtu (tanah putih, red).
Seperti disaksikan media ini beberapa waktu lalu, terdapat lubang dan kubangan di sepanjang ruas jalan sumbu Desa Oepaha. Tak ada bekas pekerjaan jalan lapen maupun pekerjaan lapen yang sedang dikerjakan pada tahun 2016 dari proyek penataan permukiman tersebut. Yang tampak hanya penumpukan material dan papan proyek jalan kabupaten senilai Rp 1,9 milyar di 2 gang Desa Oepaha.
Sekretaris Desa (Sekdes) Oepaha, Ferdy Tiran yang ditemui Oepaha, mengatakan, pihaknya selaku aparat desa setempat tidak mengetahui adanya proyek PSD Permukiman tersebut. “Kami tidak tahu tentang proyek tersebut, baik tahun 2015 maupun tahun 2016 ini. Apalagi nilainya sampai milyaran rupiah. Informasi ini akan saya sampaikan kepada Pak Camat untuk dikoordinasikan lebih lanjut,” ujarnya.
Menurut Tiran, pada tahun 2016, hanya ada satu proyek pembangunan jalan desa dari proyek Pemerintah Kabupaten Kupang. “Bapak wartawan sudah lihat sendiri kondisi jalan dari desa sebelumnya hingga ke desa kami. Kami sangat mengharapkan adanya proyek pembangunan jalan untuk jalan sumbu di desa kami,” katanya.
Warga Oepaha, lanjut Tiran, sangat kesulitan untuk memasarkan hasil pertanian ke Kota Kupang karena tidak ada kendaraan yang masuk ke desa tersebut. “Kalau mau ke Kupang untuk pasarkan hasil, warga harus menggunakan kendaraan carteran dengan ongkos yang mahal,” keluhnya.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT, Frans Pangalinan, yang dikonfirmasi media ini melalui handphone-nya mengaku tak tahu-menahu tentang proyek tersebut. “Kalau proyek dari dana APBN saya kurang tahu. Siapa kasatker dan PPK-nya? Langsung saja konfirmasi ke mereka,” ujarnya berkilah./Delegasi.Germanus
