SURABAYA, DELEGASI.COM- Ribuan massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur, kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (20/10) besok.
Juru bicara Getol sekaligus Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jatim, Nuruddin Hidayat, mengatakan mereka akan mengawali aksinya dari depan Kebun Binatang Surabaya hingga depan Gedung Negara.
“Getol Jatim terdiri dari beberapa elemen, serikat pekerja, mahasiswa dan LSM. Kami kumpul di depan Kebun Binatang Surabaya (KBS) pukul 12.00 WIB, dari situ kami longmarch menuju Grahadi, estimasi 3.000 massa,” kata Nurudin saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (19/10).
“Kami tidak puas dari hasil pertemuan dengan Menko Polhukam. Menko menyarankan agar pekerja mengajukan JR (judicial review) dan memasukkan usulan dalam aturan turunan, [bukan mencabut omnibus law ciptaker],” kata dia.
Aksi yang dilakukan Selasa ini adalah awal dari serangkaian rencana demonstrasi Getol yang bakal digelar 20-23 Oktober. Nurudin mengatakan unjuk rasa akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka yakni pencabutan UU Omnibus Law, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dikabulkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)
“Omnibus law ini kan dari proses pembahasan tidak aspiratif dan tidak mempedulikan aspirasi publik, dari pengesahan terburu-buru, dan ada juga isu berubahnya halaman draf UU, isi dan substansi banyak yang merugikan pekerja. Aksi ini akan terus kita lakukan, hingga tuntutan dikabulkan dan Omnibus Law dicabut,” kata Nurudin.
Dalam aksi pada Selasa esok, Nurudin mengatakan Getol mewajibkan seluruh anggota elemen yang tergabung untuk mengenakan atribut dan seragam. Baik itu mahasiswa maupun buruh dan elemen LSM lainnya.
“Untuk mengantisipasi penyusup yang memprovokasi tindakan anarkis, setiap masing-masing elemen di Getol diimbau untuk menggunakan seragam masing-masing organisasi,” ucapnya.
“Kalau melarang itu kami enggak bisa, karena [unjuk rasa] itu hak masing-masing orang. Kalau ditemui [pelajar] enggak masalah, selama enggak anarkis,” ucapnya.
 Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat suatu kegiatan bersama di Surabaya pada 5 Juli 2020. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru) |
Misi Khofifah Antar Buruh ke Mahfud
Sebelumnya, Khofifah mengantarkan langsung sejumlah tokoh buruh dan pekerja Jawa Timur bertemu dengan Mahfud MD di Jakarta, Rabu (14/10) siang.
Para tokoh buruh dan pekerja yang berjumlah 25 orang tersebut berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI ), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Serikat Buruh. Mereka diberangkatkan dari Surabaya dengan menggunakan dua buah bus ukuran besar.
Forum dialog ini merupakan upaya fasilitasi dari Khofifah yang ingin para buruh dan pekerja Jatim bisa langsung menyampaikan aspirasi, keluh kesah, dan harapan terkait UU Cipta Kerja.
Selain itu, agar buruh dan pekerja juga bisa mendapatkan informasi utuh dan komperehensif mengenai UU Cipta Kerja. Dalam forum tersebut Khofifah berperan langsung sebagai mediator jalannya dialog dengan Mahfud.
Sejumlah isu yang disampaikan buruh dan pekerja antara lain permasalahan pesangon, hak cuti pekerja, pengupahan berupa UMSK dan UMK, terkait pengaturan pegawai outsourcing dan berbagai poin pembahasan dalam UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja.
Khofifah mengatakan pertemuan itu merupakan tindak lanjut pertemuan dengan elemen buruh dan pekerja Jatim usai aksi 8 Oktober 2020 lalu. Khofifah ingin aspirasi buruh dan pekerja Jatim langsung didengar pemerintah pusat.
“Tanggal 8 Oktober malam lalu kami bertemu dengan perwakilan elemen buruh di Gedung Grahadi. Mereka meminta kami melanjutkan aspirasi dengan menuliskan surat ke presiden, dan sudah kami kirim. Kedua mereka ingin dapat informasi langsung dari pemerintah di pusat yang tahu betul dan bisa menjelaskan terkait konstruksi hukumnya. Maka kami sepakat mohon penjelasan kepada Pak Menko Polhukam,” kata Khofifah.
Sementara itu, Mahfud MD mengapresiasi langkah Khofifah yang mengantarkan secara langsung para perwakilan serikat buruh se-Jatim untuk menyampaikan aspirasi terkait UU Omnibus Law.
“Semua ini kita salurkan ke pemerintah. Ada yang bisa disalurkan melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan Presiden, kebijakan menteri, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga tidak menutup kemungkinan mengubah UU melalui uji materi di MK. Jika itu merugikan konstitusional,” kata Mahfud, melalui keterangan tertulis Pemprov Jatim yang diterima CNNIndonesia.com.
Rencananya, aksi tolak Omnibus Law UU Ciptaker bakal kembali digelar sejumlah elemen masyarakat di Surabaya, Selasa (20/10) besok hingga empat hari ke depan. Diperkirakan sekitar 3.000 massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur bakal turut dalam demonstrasi itu.
Selain itu, sejumlah aksi serupa juga rencananya dilakukan massa di kota-kota lain, termasuk Jakarta.
//delegasi(cnn)
