Jakarta, Delegasi.com – Ketua umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menunjuk Dr. Benny K. Harman sebagai ketua tim investigasi guna membongkar fakta di balik pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jenderal (Pol) Budi gunawan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe pada 5 September lalu di Jakarta.
Cerita sepintas pertemuan rahasia itu akhir-akhir ini sempat menghebohkan jagat berita lokal maupun nasional.
Diinformasikan sebelumnya, Lukas Enembe yang adalah kader Partai Demokrat Papua itu, datang ke Jakarta dan melakukan pertemuan tertutup dengan Kabin, Budi Gunawan.
Dari pertemuan itu, banyak isu yang beredar di antaranya bahwa pertemuan itu untuk membahas masalah keamanan di provinsi Papua dan ada pula isu pertemuan membahas permasalahan politik terutama berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, Gubernur 2018 serta pileg dan pilpres 2019.
Dalam press release yang diterima media ini, Selasa 19 September 2017 mengatakan, jika benar pertemuan antara Budi gunawan dengan Lukas Enembe itu adalah untuk membahas Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, maka Partai Demokrat (PD) memiliki kepentingan untuk mengetahui substansinya secara lengkap.
Sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum yang berlaku, Pilgub adalah urusan partai politik, apalagi jika menyangkut pencalonan Lukas Enembe. Pasalnya, saat ini Enembe adalah kader dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD Papua.
Mereka (PD) juga menilai jika pertemuan itu membahas urusan Pemilu 2019, utamanya Pemilu Legislatif, maka Enembe berada dalam wilayah politik Partai Demokrat. Apalagi jika kepada Enembe dimintakan untuk melakukan kegiatan politik yang tidak semestinya, hal demikian sangatlah tidak lazim dan tidak tepat. Apabila pertemuan politik dengan materi seperti itu terjadi.
Baca: Partai Demokrat Sikapi Pertemuan Budi Gunawan Dan Lukas Enembe
Partai Demokrat berpandangan, telah terjadi skandal besar, karena ada pelanggaran terhadap UU Pemilu dan UU tentang Badan Intelijen Negara. Lagi-lagi kalau hal itu sungguh terjadi, terjadi pula penyalahgunaan wewenang oleh BIN sebagai lembaga negara yang seharusnya netral dalam Pemilu dan Pemilukada.
Semoga skandal serius seperti ini tidak terjadi, karena Partai Demokrat menghormati BIN sebagai lembaga negara yang penting, yang bertugas menyampaikan intelijen strategis kepada Presiden Indonesia dan pengguna intelijen lainnya, terutama yang berkaitan dengan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara.
Melalui tim investigasi di bawah komando wakil ketua komisi III DPR RI ini, Partai Demokrat sungguh ingin fakta dan kebenaran berkaitan dengan pertemuan Kabin Budi Gunawan dengan Gubenur Papua ini benar-benar terungkap, “karena kami menginginkan sistem, tatanan dan undang-undang di negeri ini dapat ditegakkan dengan lurus. Kami juga menginginkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Papua dapat berlangsung secara jujur, demokratis dan damai.
Kami berpendapat setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh elemen negara dan pemerintah di negeri ini, langsung atau tidak langsung, akan memberikan beban dan persoalan kepada Bapak Presiden Jokowi, yang kami yakini juga ingin Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, baik di Papua maupun di provinsi lain di seluruh Indonesia, dapat berjalan secara jujur, demokratis dan damai.
“Kita semua harus memberi bantuan kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan yang beliau pimpin agar senantiasa sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, dan tidak sebaliknya memberikan beban dan permasalahan yang merepotkan pemimpin kita,”.
Usai pertemuan itu berjalan banyak dari hasil komunikasi yang dilakukan secara internal Partai. Kesimpulannya adalah Lukas Enembe perlu mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keselamatan pribadinya. “Oleh karena itu, Partai Demokrat memohon kepada Negara dan Pemerintah, utamanya Aparat Keamanan, untuk memberikan perlindungan kepada Sdr. Lukas Enembe agar keamanan dan keselamatan pribadinya terjaga. Kami tidak menginginkan isu panas ini, termasuk isu keamanan dan keselamatan Sdr. Lukas Enembe, membuat situasi politik, sosial dan keamanan di Papua terganggu” //delegasi(*/hermen)
