Kupang, Delegasi. Com – Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya meminta M. Diah menjadi duta NTT di tempat tugas yang baru.
Permintaan itu disampaikan Frans Lebu Raya saat serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) NTT dari pejabat lama, M.Diah ke pejabat baru, Yudi Kurniadi di Kupang, Rabu (18/4/2018).
“Bapak Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) yang lama telah bertugas selama satu tahun 17 hari. Dalam kurun waktu tersebut, kami yakin bapak telah mengunjungi sebagian besar wilayah NTT. Bapak telah mengenal daerah ini beserta keunikannya. Karena itu, kami mengutus dan mengangkat Bapak sebagai Duta NTT di tempat yang baru,” kata Lebu Raya dalam sambutanya yang dibacakan Sekda NTT, Ben Polo Maing.
Duta yang dimaksud menurut Lebu Raya berharap agar pejabat yang lama ikut mempromosikan pariwisata NTT di tempat yang baru.
“Ceritakanlah keunikan, keindahan dan hal potensial yang ada di sini sehingga makin banyak orang yang datang ke sini. Kami akan sangat bangga jika ada orang yang berkunjung ke NTT setelah mendengar cerita dari Bapak M. Diah tentang daerah ini,” tandas Lebu Raya.
Lebu Raya juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada pejabat baru.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, F. Haru Tamtomo menekankan pentingnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang telah dicanangkan pada awal Tahun 2018.
Staf Ahli Menteri ini mengapresiasi Kanwil KemenkumHAM NTT yang telah menandatangani Piagam Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM beberapa waktu sebelumnya.
“Untuk melaksanakan hal ini, Kementerian menargetkan pembentukan Satuan Kerja (Satker) WBK dan WBM di pusat dan daerah pada tahun ini pula. Kami telah membentuk tim kerja agar proses pembentukan Satker ini segera terealisasi. Kami juga menitipkan agar pejabat yang baru segera mengaktifkan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang telah dibentuk dan dilantik. Aksi nyata dari UPP mesti segera dijalankan demi terwujudnya reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Hukum dan HAM,” tutup Haru Tamtomo.
Pada kesempatan tersebut diadakan upacara penyerahan memori jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru, kepada Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM dan kepada Gubernur NTT.
Upacara pelantikan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT sudah dilaksanakan di Jakarta pada 14 Maret 2018. Pejabat yang lama, M. Diah, SH, MH akan menduduki jabatan baru sebagai Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau.
Sementara pejabat baru, Yudi Kurniadi, SH, MH, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Intelejen pada Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut Unsur Forkompinda Provinsi NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Plt. Direktur Utama Bank NTT, seluruh pejabat struktural pada Kanwil KemenkumHAM NTT, rekan-rekan media dan undangan lainnya. //delegasi (ger/ juan)
Editor: Hermen Jawa
