Delegasi.com – Momentum Rakor Semua Bupati se-Indonesia Timur di Bali tahun 2022 lalu menghadirkan sorotan terkait kondisi pendidikan di Flores Timur. Antonius Hubertus Gege Hadjon, Bupati Flores Timur, mengemukakan beberapa isu krusial yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Anton Hadjon menyoroti perlunya perhatian dari DPR RI Komisi XI dan Kementrian Keuangan terhadap Flores Timur, terutama dalam rumusan Rancangan Undang-Undang Perimbangan. “Kami meminta agar Pemerintah Pusat memperhatikan luas wilayah Kabupaten Flores Timur yang merupakan Kabupaten Kepulauan,” ungkap Anton Hadjon.
Salah satu permasalahan yang dibawa Anton Hadjon adalah kebijakan pengangkatan Guru PNS yang cenderung hanya untuk sekolah negeri. “Kami mengalami kesulitan di sekolah-sekolah swasta yang telah berperan dalam pendidikan masyarakat Flores sejak sebelum Indonesia merdeka,” tegasnya.
Anton Hadjon juga menanyakan distribusi perhatian pemerintah terhadap guru-guru swasta. “Dimana porsi pemerintah untuk memberikan perhatian kepada guru swasta yang begitu melimpah?” katanya.
Sebagai respons atas tantangan ini, Anton Hadjon mengambil langkah konkret dengan merekrut lebih dari seribu guru kontrak daerah dari kalangan guru swasta. “Saya telah merekrut lebih dari dua ribu guru swasta untuk menjadi tenaga kontrak daerah demi memajukan pendidikan di Flores Timur,” ucapnya.
“Kami akan terus berupaya untuk menjadikan Flores Timur lebih baik,” tandas Anton Hadjon menutup pernyataannya dalam rakor tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan pendidikan di wilayah tersebut.
