Jakarta, Delegasi.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam acara sarasehan 100 ekonom Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12/2016). Kepada para ekonom tersebut, Sri Mulyani beberkan konsep reformasi sistem pajak yang akan dijalankan. seperti yang diberitakan detik.com
Pajak menjadi fokus Sri Mulyani, setelah dalam dua tahun terakhir, realisasinya berada jauh dari target yang ditetapkan. Sehingga menimbulkan berbagai risiko terhadap APBN.
“Reformasi pajak itu tidak hanya masalah tax amnesty dan kami naikkan perpajakan,” ujarnya.
Reformasi pajak utamanya ditujukan untuk peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Ini harus dimulai dengan perbaikan dari sisi regulasi.
“Kalau ada institusi yang tidak kredibel atau belum, lalu diberikan otonomi dan owner, orang khawatir dia makin powerful,” terang Sri Mulyani.
Selanjutnya adalah dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM). Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Ditjen Pajak harus melewati sistem yang terukur. Kemudian adalah bagaimana mengelola pergerakan PNS agar semakin produktif.
“Saya baru masuk 4 bulan, hari pertama saya dapat masukan meresahkan karena promosi ada yang dikatakan tidak atau melalui proses. Ini pekerjaan rumah,” jelasnya.
Hal lain adalah tentang data. Di sinilah peran program pengampunan pajak atau tax amnesty yang mampu menghasilkan data lebih lengkap dibandingkan sekarang. Ditjen Pajak juga diharapkan bisa mengakses data pada KL lainnya.
“Selama ini pajak tidak bisa akses data lain, mereka khawatir kalau data dikasih ke pajak, maka pajak akan eksploitasi. Itu kan trust,” papar Sri Mulyani.
“Bagaimana kami mereform pajak sehingga trust itu muncul sehingga ketika mereka punya power, maka masyarakat dan institusi yakin power itu akan dilakukan secara benar. Ini adalah yang saya sebut sebagai institusional building yang paling esensial,” tandasnya.
Srii Mulyani berkomitmen untuk menjaga integritas pegawai pajak. Adalah melalui sistem yang bisa mengawasi kinerja dari para pegawai. Akan ada tim reformasi pajak yang dikhususkan untuk menangani persoalan tersebut.
“Itu kan masalah integritas. Itulah reform yang tidak hanya merely UU, saya sepakat konsultasi dan libatkan stakeholder,” pungkasnya.//delegasi.(dtc)
