Jakarta, Delegasi.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kondisi utang pemerintah terus naik dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu diakibatkan kondisi anggaran negara yang terus mengalami pelebaran defisit.
“Defisit (anggaran) ada implikasi, yaitu utang,” ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu saat membuka acara seminar tentang defisit anggaran di Gedung DPR, Jakarta, kepada Kompas.com, Senin (20/2/2017).
Ia menuturkan, pelebaran defisit terjadi sejak 2011 lalu. Bahkan pada 2016, defisit anggaran mencapai 2,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau mencapai Rp 307 triliun.
Defisit Anggaran berarti penerimaan negara lebih kecil dibandingkan anggaran yang harus dibelanjakan. Kecilnya penerimaan negara dipengaruhi banyak faktor mulai dari lesunya ekspor impor hingga loyonya penerimaan pajak.
Di dalam kondisi itu, pemerintah mau tidak mau menambal defisit dengan utang. Tanpa itu, anggaran tidak akan mencukpi pembiayaan pembangunan yang sudah disusun di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hingga posisi Desember 2016, utang pemerintah mencapai Rp 3.466,96 triliun, atau melonjak Rp 301,83 triliun dibanding periode 2015.
Meski begitu, Sri Mulyani menilai rasio utang yang mencapai 28 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih aman.
Sebab, sejumlah negara lain justru memiliki rasio utang yang lebih besar. Misalnya saja Jepang, dengan rasio utang hingga 245 persen-250 persen dan Yunani hingga 200 persen.//delgasi (*)
