KUPANG, DELEGASI.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus
mengedepankan pendekatan program- program kerakyatan berbasis pemberdayaan untuk menekan angka kemiskinan dan Stunting di NTT.
Demikian salah satu poin pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan perubahan APBD NTT 2021 yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD NTT yang dibacakan juru bicara fraksi, Emanuel Kolfidus, Rabu (29/9/2021).
Sidang dipimpin Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni didampingi Wakil Ketua, Aloysius Malo Ladi dan dihadiri Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.
“Konsep pembangunan hendaknya diarahkan kepada pembangunan pro rakyat, tidak hanya pendekatan fisik mengingat kondisi masyarakat saat ini berada dalam tekanan ekonomi sebagai akibat dari pandemi covid-19 dan badai seroja,”kata Eman.
Ia menyatakan, fraksi mengingatkan pemerintah NTT agar berbagai program dan kegiatan lebih konsen terhadap visi dan misi gubernur dan wakil gubernur yang tergambar dalam RPJMD 2018- 2023.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta perhatian pemerintah terhadap visi dan misi karena pemerintahan gubernur dan wakil gubernur memasuki tahun ketiga,” kata Eman.
Program- program yang dijalankan harus mampu memperkuat OPD- OPD teknis sesuai tupoksinya dalam rangka pencapaian target dan penyerapan anggaran.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Sikka, Ende, Nagekeo dan Ngada ini mengungkapkan, dalam rancangan perubahan ABPD 2021, sektor pendapatan daerah berkurang Rp402,024 miliar lebih dari total APBD yang ditetapkan sebesar Rp6,283 triliun lebih. Menyikapi persoalan ini, fraksi meminta pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah strategis.
Eman menyebutkan, pemerintah perlu mengambil langkah optimalisasi pajak daerah dengan cara menarik piutang pajak tahun- tahun sebelumnya. Untuk hal ini, dibutuhkan strategi khusus lebih dari biasanya dan mengerahkan seluruh kekuatan sehingga dapat mencapai target.
Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor perlu diupayakan secara serius dan signifikan. Seluruh peraturan daerah yang berkaitan dengan retribusi dan pajak daerah harus dioptimalkan sehingga memberi dampak terhadap upaya peningkatan sumber dan potensi yang dimiliki daerah.
Lebih lanjut Eman menyatakan, pemerintah perlu memperkuat komunikasi intensif dan meyakinkan pemerintah pusat baik dari sisi pendekatan politik maupun lobi-lobi strategis. Ini dimaksudkan agar Provinsi NTT memperoleh penambahan dana perimbangan dengan mempertimbangkan kecepatan laju pembangunan untuk menuntaskan program- program prioritas masyarakat.
“Hal tersebut sangat penting mengingat status dan posisi wilayah Provinsi NTT sebagai provinsi kepulauan dan beranda NKRI karena berbatasan negara dengan Timor Leste dan Australia,” papar Eman.
Ia menambahkan, perlu dorongan terhadap efektivitas perusahan- perusahan daerah dengan peningkatan kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dapat bergerak maju dari tahun ke tahun.
//delegasi(hermen Jawa)
