Kupang, Delegasi.com – Program Keluarga Berencana (KB) pada hakikatnya merupakan suatu upaya perencanaan, demi kesejahteraan keluarga. Karena itu, BKKBN tidak bisa bekerja sendirian untuk mencapai tujuan tersebut. Dibutuhkan komitmen bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik itu dengan lembaga pemerintah, lembaga agama maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Demikian, Wakil Gubernur NTT, Benny Alexander Litelnoni dalam sambutannya pada acara Pertemuan Sinkronisasi Perencanaan dan Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Kemitraan Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama Tokoh Lintas Agama Tingkat Provinsi NTT di Hotel Neo Aston Kupang, Rabu (23/3).
Seperti dirilis Hunas NTT yang diterima delegasi.com, Litelnoni mengisahkan kembali pengalamannya, menjadi Fasilitator KB saat bertugas pada sebuah kecamatan di TTS. Mantan Wakil Bupati TTS tersebut mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas sektoral untuk kesuksesan program KB semakin mengendur beberapa tahun belakangan.
“Pada era tahun 1980-an, semua pegawai camat, PKK dan lembaga lainnya melalui Surat Keputusan Bupati menggarap Pasangan Usia Subur (PUS) secara bersama-sama, sesuai dengan bidang tugasnnya masing-masing demi keberhasilan program KB. Akhir-akhir ini saya amati ada pergeseran paradigma kelembagaan. BKKBN, Dinas Kesehatan, LSM dan PKK fokus mengejar targetnya masing-masing. Seharusnya, semua pemangku kepentingan terkait bisa membangun perencanaan bersama untuk mempercepat tercapainya satu tujuan yakni kesejahteraan keluarga. Jangan lupa, libatkan juga para tokoh agama demi suksesnya program KB.” demikian ungkap Benny Litelnoni pada kesempatan tersebut.
Lebih lanjut, Wagub Litelnoni mengharapkan agar, BKKBN lewat penyuluh-penyuluhnya dan tenaga-tenaga lapangan lainnya untuk membangun komunikasi dengan aparatur desa dalam hal pemanfaatan Dana Desa.
“Mulai tahun 2017 ini, alokasi Dana Desa ditujukan untuk infrastruktur (60%) dan pemberdayaan masyarakat (40%). Saat menemani Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi di Alor pada 20 hingga 21 Maret lalu, kami menemukan adanya beberapapa desa yang memanfaatkan dana desa untuk memberikan honor kepada tenaga kesehatan dan pendidikan, demi pelayanan kesehatan dan pendidikan di desa tersebut. Hal ini merupakan suatu terobosan menarik yang bisa juga dimanfaatkan oleh para petugas dan penyuluh KB,” pungkas Wakil Gubernur.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN RI, H. Nofrijal, SP,MA dalam sambutannya mengungkapkan bahwa BKKBN terus berupaya memperkuat kelembagaan, untuk meningkatkan pelaksanaan program KKBPK.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTT yang dalam kerjasamanya dengan Lembaga Keagamaan dan LSM telah menjadi inspirator nasional, dalam pelaksanaan KKBPK beberapa tahun terakhir ini. Kita terus mengutamakan pendekatan budaya dan agama demi keberhasilan programa ini,” jelas Nofrijal sembari mengungkapkan dana desa menjadi satu kekuatan baru bagi kader dan volunteer KB.
Kepala Kantor BKKBN Provinsi NTT, Kresaputra SH, M.Si saat membacakan laporan panitia juga menjelaskan tujuan dari kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah, pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pemerataan pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK, guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia di NTT,” urai Kresaputra.
Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT bersama Kepala BKKBN Provinsi NTT, terkait keterlibatan para kelompok tani dan ternak dalam program KB.
Agenda pertemuan terbagi atas dua bagian yaitu Pertemuan Kemitraan Lintas Agama yang akan dihadiri oleh 75 orang peserta dari Tokoh Lintas Agama dan Mitra Kerja Pemerintah maupun swasta serta LSM. Pertemuan Kemitraan ini hanya berlangsung sehari yaitu hari ini, Kamis 23 Maret 2017. Sementara pertemuan Sinkronisasi Perencanaan akan dilaksanakan selama 2 hari, terhitung mulai Hari Selasa, 22 Maret hingga hari ini, Kamis 23 Maret, melibatkan 22 orang Sekretaris OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota serta 22 orang unsur Bappeda Kabupaten Kota.
Tampak hadir pada pertemuan tersebut tokoh-tokoh lintas agama, perwakilan LSM, utusan OPD yang menangani Pengendlian Penduduk dan KB dan Bappeda Kabupaten/Kota se-NTT, pejabat struktural BKKBN Provinsi NTT, kalangan media serta undangan lainnya.//delegasi (germanus/humas)
