KUPANG, DELEGASI.COM—Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia (DPC WKRI) Paroki St.Fransiskus dari Assisi Kolhua-Kupang akan mendampingi masyarakat atau umat di wilayah paroki yang terdampak bencana seroja pada April 2021, dan bencana lainnya.
Ketua Panitia Kegiatan Penguatan Psikososial Masyarakat Terdampak Bencana, Veronika Dongi, menyampaikan hal ini saat pertemuan panitia dan tim fasilitator penguatan psikososial masyarakat (umat) terdampak bencana, di aula paroki pada Minggu (7/8/2022).
Veronika mengatakan, program ini adalah program dari DPP WKRI yang dipercayakan pelaksanaannya kepada DPC WKRI Paroki St.Fransiskus dari Assisi Kolhua-Kupang.
Baca Juga: Uskup Petrus Turang: Jaga Spiritualitas dari Yohanes Dae (2)
Tujuan program ini, jelas Veronika, agar keluarga terdampak bencana semakin produktif dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ada beberapa lokasi yang akan dijangkau program ini, yakni Kelurahan Kolhua, Kelurahan Bello di Kota Kupang, dan Keluarahan Oelomin di Kabupaten Kupang. Jangka waktu kegiatan ini selama lima bulan.
Ia menjelaskan, kelompok sasaran penerima manfaat program ini, yaitu kelompok anak-anak sebanyak 152 orang, kelompok remaja sebanyak 138 orang, dan kelompok dewasa sebanyak 220 orang. Dengan demikian, total kelompok sasaran program ini sebanyak 510 orang.
Veronika mengatakan, belum semua KUB (Kelompok Umat Basis), baik di pusat paroki maupun di stasi-stasi memasukkan data penerima manfaat program ini. Seperti di Stasi Agustinus Bello, dari 13 KUB, yang sudah memasukkan data baru 5 KUB, sedangkan 8 KUB belum measukkand ata umat yang terdampak bencana.
Baca Juga: KBHTM, Seberkas Cahaya dari Usapi Sonbai (1)
Kemitraan program ini, yakni Dewan Pastoral Paroki St.Fransiskus dari Assisi Kolhua-Kupang, DPS St.Agustinus Bello, DPS Sta.Maria FATIMA Noelsinas, Orang Muda Katolik (OMK) Paroki, OMK Stasi Agustinus Bello, OMK Stasi Sta.Maria Fatima Noelsinas, Legio Maria, THS-THM, dan Kelompok Katekis (guru agama).
Dalam pertemuan itu, Pastor Paroki St.Fransiskus dari Assisi Kolhua-Kupang, Romo Longginus Bone, Pr, mengingatkan panitia dan fasilitator harus persiapkan lebih matang. Khususnya, lanjut Romo Dus (sapaan Romo Longginus Bone), persiapan materi yang akan disampaikan kepada kelompok sasaran.
Romo Dus mengatakan, DPC WKRI Assisi Kolhua harus bangga sebagai pelaksana program penguatan psikososial bagi masyarakat yang terdampak bencana di paroki ini. “Untuk itu, kita harus bekerja bersama dan sama-sama bekerja untuk menyukseskan program WKRI ini. Ini adalah salah satu bentuk bantuan kepada warga paroki kita,” ujar Romo Dus.
Romo Dus menegaskan, selain membangun kerja sama, panitia dan fasilitator harus bertanggungjawab untuk menyukseskan program ini.
Misi Kemanusiaan
Ketua DPP Paroki St.Fransiksu dari Assisi Kolhua-Kupang, Adrianus Ceme, mengatakan bahwa program penguatan psikososial bagi masyarakat terdampak bencana ini punya misi kemanusiaan yang tinggi. Karena itu, lanjutnya, fasilitator harus benar-benar memahami tujuan dari kegiatan pendampingan yang dilaksanakan nanti.
Adri Ceme mengingatkan para fasilitator harus satukan persepsi dan jangan berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, tegas Adri Ceme, harus hindari konflik inters dalam tim panitia dan fasilitator. “Untuk fasilitator, jangan berpikir soal uang, saya dibayar berapa,” tegas Adri Ceme.
Sebab, lanjutnya, program ini bertujuan untuk membantu masyarakat di Paroki St.Fransiskus dari Assisi Kolhua-Kupang yang terdampak bencana. Karena itu, demikian Adri Ceme, para fasilitator harus menyiapkan sungguh-sungguh bagaimana penanganan yang baik progam ini. Dan, tegas Adri Ceme, fasilitator harus hindari saling curiga antara satu dengan yang lainnya.
Baca Juga: Damian Bagus: Bunda Maria Menyatukan Kita (3)
Penasehat DPP St.Fransiskus dari Assisi Kolhua-Kupang, Anton Bele, menekan pada tiga A, yaitu aturan, anggaran dan awas. Ini maksudnya bahwa kegiatan ini tentu mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan oleh DPP WKRI.
Selain itu, lanjut Anton Bele, untuk mendukung kelancaran dan pencapaian tujuan program, maka DPP WKRI menyediakan anggaran atau dana. Dan, penggunaan anggaran yang disediakan oleh DPP WKRI, demikian Anton Bele, tentu harus ada pengawasan dalam penggunaannya. (Hyeron Modo)
